Seputar Fiqih

Seputar Tasawuf

Seputar Islam

HUKUM PELAKSANAAN AKAD NIKAH DI DEPAN MAYAT


Terlepas dari proses terbentuknya sebuah kebudayaan, keluarga, sebagai salah satu bentuk struktur sosial, ditandai oleh suatu stabilitas yang terjadi berdasarkan perkawinan dan itu berarti hubungan kelamin yang direstui masyarakat.[1]

Berkaitan dengan nikah ini, tradisi atau kebudayaan masyarakat untuk melakukan akad nikah di depan mayat seperti yang dilakukan sekelompok masyarakat perlu mendapat perhatian khusus dari para ahli fiqh. Hal ini sebagai usaha untuk memelihara tradisi masyarakat dengan mempertimbangkan nilai-nilai syar’inya. 

Pertama yang penulis lakukan untuk melihat hukum akad nikah didepan mayat ini adalah dengan merujuk dan bersandar kepada kaidah-kaidah fiqh yang telah disepakati bersama oleh para fuqaha, yang diambil dari al-Quran dan Sunnah. Dari kaidah-kaidah ini, dalil akan diambil dan hukum akan diletakkan diatasnya.

Merujuk pada al-Qur'an, bahwa nikah itu sangat dianjurkan dalam Islam, seperti dalam surat ar-Rum ayat 21:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Ruum:21)[2]

Oleh karena nikah merupakan salah satu anjuran, maka para ahli fiqh kemudian mensyaratkan beberapa hal yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad nikah tersebut sebagai usaha untuk mencegah umat dari perbuatan yang dilarang oleh agama.

Melihat pelaksanaan akad nikah didepan mayat yang terjadi, penulis menilai bahwa disatu sisi mereka tetap berpegang teguh pada syar’i dalam artian mereka tidak meninggalkan syarat-syarat yang ditentukan oleh para ahli fiqh. Hal ini terlihat dengan adanya  ijab dan  qabul yang tetap dilaksanakan oleh masyarakat.

Mengenai ucapan atau lafal yang digunakan masyarakat lebih memilih memakai bahasa mereka sendiri. Misalnya dengan ucapan  kulo nikahaken …. Putro saking bapak …. Kalian ….. putri saking bapak …..

Dari sini penulis belum menemukan adanya penyimpangan syar’i yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah di depan mayat, karena yang mereka lakukan hanya sebuah tradisi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dan bukan menjadi satu bagian daripada syarat maupun rukun nikah itu sendiri. 

Bila dilihat dari kedudukan jenazah itu sendiri, tidak ditemukan adanya penyimpangan terhadap syar’i sebab jenazah dalam pelaksanaan akad nikah tidak memiliki peran sama sekali, baik sebagai wali maupun saksi. Hal ini penulis lihat terlepas dari sisi normatifnya sebab masyarakat setempat tidak pernah merasakan hal ini sebagai sebuah aib bagi pelakunya. Yang menjadi landasan penulis adalah kaidah yang mengatakan bahwa;

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

Tidak dapat diingkari bahwa hukum berubah karena perubahan keadaan (zaman).”[3]

Begitu juga dari persyaratan yang harus dipenuhi calon mempelai pria dalam melakukan khitbah sebelum dilangsungkannya akad nikah, tidak ada penyimpangan. Dalam Islam diajarkan, bahwa syarat akad nikah antara lain adalah (a) adanya calon istri dan calon suami (b) masing-masing bukan termasuk mawani’un-nikah, (c) antara keduanya merupakan sejodoh atau kafa’ah.[4] Dan bagi masyarakat Kawedusan, hal ini merupakan sesuatu yang tidak boleh dilanggar.

Berkaitan dengan keharusan untuk melakukan tradisi ini, banyak para ahli mengatakan bahwa manusia, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat, tidak bisa lepas dari mitos ini.[5]

Namun disisi lain, penulis melihat ada satu persoalan yang dikhawatirkan justru akan mendatangkan satu permasalahan dikemudian hari. Persoalan ini bisa muncul akibat dari adanya sanksi adat tentang tidak dilaksanakannya akad nikah di depan mayat bagi mereka yang seharusnya melaksanakan maupun yang timbul dari adanya tentang sah tidaknya pernikahan didepan mayat. Dalam agama, pernikahan di depan mayat ini termasuk dalam katagori mitos atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah myth.[6] Mitos ini menurut hemat penulis lebih disebabkan oleh faktor hinduisme yang mengakar lebih dahulu dibanding dengan tradisi Islam.

Sebagaimana telah banyak dikemukakan oleh para ahli sejarah, bahwa pengaruh Hinduisme sangat mempengaruhi budaya Jawa, dan terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur hingga pulau Bali. Hal ini disebabkan oleh Hinduisme yang memberikan tata tulis, perhitungan tahun Saka, serta sastra yang mengandung filsafat keagamaan beserta ajaran mistik yang cukup halus. Artinya, Hinduisme memberikan dan mengangkat budaya intelektual selapis suku Jawa dan melahirkan kerajaan-kerajaan besar dengan budaya religi animisme dan dinamisme yang asli dan telah mengakar dengan berbagai macam tradisi dan aturan-aturan (hukum) adatnya.

Kemudian kedatangan agama Islam yang mulai menyebar di Indonesia semenjak abad ke-13 M, ternyata juga tidak mengganggu budaya asli animisme-dinamisme di Jawa, karena budaya asli ini memiliki watak yang elastis atau amat kenyal, sehingga mampu menyusup dalam Islam khususnya pesantrenan.[7]

Lebih lanjut Nurcholish Madjid mengatakan bahwa agama sebagai sumber makna hidup yang terpenting dalam sistem kultural manusia, tidak bisa lepas dari mitos.[8] Lagi pula, setiap kebudayaan adalah jalan atau arah di dalam bertindak dan berfikir sehubungan dengan pengalaman-pengalaman yang fundamental, oleh karena itu kebudayaan tidak dapat lepas dengan individu maupun masyarakat.[9]

Oleh karena itulah, dalam melihat hukum pelaksanaan akad nikah di depan mayat ini, penulis mencoba memahami realitas obyek penelitian. Dimana realitas disini mengatakan bahwa apa yang terjadi di masyarakat, melaksanakan akad nikah di depan mayat, bukanlah satu kewajiban syar’i yang harus dilaksanakan namun itu hanya sebuah “kewajiban” tradisi lokal yang diwarisi dari nenek moyang mereka yang jika tidak dilakukan juga tidak akan mengakibatkan sebuah konsekuensi hukum agama.

Mengenai batalnya pertunangan yang telah dilakukan oleh mempelai pria, juga tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap syar’i mengingat khitbah hanyalah sebatas perjanjian hendak melakukan akad nikah dan membatalkannya merupakan hak kedua belah pihak. Apalagi pembatalan ini sudah merupakan konsekuensi logis dari tindakan melanggar adat istiadat yang berlaku dan diluar keinginan mereka.[10]

Mengingat khitbah merupakan salah satu bentuk sumpah atau janji maka penulis dalam hal ini lebih berpijak pada firman Allah yang menerangkan tentang sumpah sebagai berikut;

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (Q.S. al-Baqarah:225)[11]

Lebih lanjut, kebudayaan dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah ‘urf yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Sedangkan  ‘urf ini dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya, ‘urf terbagi atas;[12]

a. ‘urf qauli, yaitu 'urf yang berupa perkataan. 

b. ‘urf amali, yaitu ‘urf yang berupa perbuatan.

Sedangkan ditinjau dari segi diterima atau tidaknya ‘urf, terbagi atas: 

a. ‘urf shahih, yaitu ‘urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. 

b. ‘urf fasid, yaitu ‘urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'.

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, ‘urf terbagi kepada: 

a. ‘urf 'âm, yaitu ‘urf yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan. 

b. ‘urf khash, yaitu ‘urf yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja.

Dengan melihat macam-macam bentuk ‘urf dapat dikatakan bahwa kasus yang terjadi di masyarakat termasuk ‘urf shahih  mengingat apa yang dilakukan dengan tradisi ini ternyata bisa diterima oleh masyarakat dimana tradisi tersebut dijalankan dan juga tidak bertentangan dengan syara’. 

Lebih lanjut, mengenai tradisi atau kebudayaan ini Ralp Linton menyebutkan bahwa kebudayaan merupakan seluruh cara kehidupan dari masyarakat yang mana pun dan tidak hanya mengenai sebagian dari cara hidup mereka.[13]

Sebagai sebuah cara hidup, kebudayaan tidak bisa lepas dari sistem sosial yang mencakup pranata-pranata. Pada tahap selanjutnya, sistem sosial ini akan membentuk sebuah kelompok sosial yang menghasilkan sebuah kebudayaan. Oleh karena itu, implikasi dari pelaksanaan tradisi ini bagi masyarakat adalah terciptanya sikap toleransi antara mereka yang melaksanakan, disatu sisi, dengan mereka yang tidak mau melaksanakan, disisi lain. 




[1] T.O. Ihromi (ed.), Pokok-pokok Antropologi Budaya, Jakarta: Gramedia, 1986, hlm. 18
[2] Departemen Agama RI.,  al-Qur’an dan Terjemahannya, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994, hlm. 644
[3] Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh : Sejarah dan Kaidah  Asasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm., 156
[4] Hady Mufaat Ahmad, Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan dan Beberapa Permasalahannya), Semarang: Duta Grafika, 1992, hlm. 103 – 113
[5] Nurcholish Madjid, Islam Agama Peradaban, Jakarta: Paramadina, 2000, hlm. 176
[6] Mitos bisa diartikan sebagai sebuah penuturan yang khayal belaka, yang biasanya melibatkan tokoh-tokoh, tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian luar alami (supernatural) dan meliputi beberapa ide umum mengenai gejala alam atau sejarah. Mengenai hal ini lih. Ibid, hlm. 174
[7] Simuh, Keunikan Interaksi Islam dan Budaya Jawa, makalah dalam acara Seminar Pengaruh Islam Terhadap Budaya Jawa, 31 Nopember 2000
[8] Nurcholish Madjid, op.cit., hlm. 184
[9] Joko Tri Prasetyo, et. al., Ilmu Budaya Dasar, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998, hlm. 37
[10] Mengenai hal ini lih. Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 6, Bandung: PT. al-Ma’arif, 1994, hlm. 45
[11] Departemen Agama RI., op.cit., hlm. 54
[12] Kamal Muchtar, et.al, Ushul Fiqh, Jilid I, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 147-149
[13] T.O. Ihromi (ed.), Op.cit., hlm. 91

No comments

Post a Comment

Wajib Kunjung

Google+

Pengunjung

Twitter