Seputar Fiqih

Seputar Tasawuf

Seputar Islam

PERNIKAHAN WANITA HAMIL PRA NIKAH MENURUT FIQIH ISLAM


Islam berusaha dengan sungguh-sungguh agar masyarakat muslim menjadi masyarakat yang bersih dari berbagai penyakit sosial yang membinasakan, seperti zina. Oleh karena itu, Islam berusaha mengeringkan sumber-sumber kerusakan dan menutup celah-celah yang menuju kepadanya. Islam mensyariatkan hukuman-hukuman yang dapat merintangi semua itu, setelah mendidik individu-individu agar selalu merasakan kehadiran Allah SWT dalam kesendirian dan keramaian, serta mendidik mereka agar berhenti dan tidak melampauinya. Sesuatu yang haram dan usaha untuk menjauhinya harus bersumber dari hati, sebelum bersumber dari ketakutan terhadap hukuman duniawi.

Islam telah mengharamkan z1na dan penyebab-penyebabnya, seperti ikhtilath (percampuran antara laki-laki dan wanita) yang diharamkan dan khalwat yang merusak. Islam mensyariatkan nikah, menganjurkan peringatan mahar, meletakkan rahasia keberhasilan pernikahan pada pemilihan isteri yang shalehah, serta memerintahkan suami isteri agar melaksanakan kewajiban dan menunaikan hak masing-masing kepada yang lain. Oleh karena itu,banyak sekali ayat-ayat al-Qur’an yang berbicara tentang pendidikan masyarakat muslim berdasarkan nilai-nilai yang mulia. Diantaranya adalah firman Allah SWT yang terdapat pada surat Al-Mu’minun ayat 5:

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya”.[1]

Ayat ini memerintahkan kita untuk menjaga kemaluan dari kotoran syahwat dengan cara yang tidak halal, menjaga hati dari menginginkan sesuatu yang tidak halal, dan menjaga masyarakat dari munculnya sy4hwat dan keinginan yang tidak terbatas serta dari kerusakan rumah dan nasab. Sebab, kerusakan rumah dan bercampurnya nasab adalah factor kehancuran masyarakat, yang menebarkan berbagai penyakit di dalamnya, menghadapkannya pada kebinasaan, dan mencera-beraikan sendi-sendinya.[2]

Sering terjadi dalam masyarakat kita karena luasnya kesempatan untuk bergaul bebas di antara gadis remaja dan para pemuda yang disukainya, maka terjadilah kehamilan di antara para gadis remaja itu. Biasanya pelanggaran seperti itu diselesaikan menurut ketentuan hukum adat bahwa laki-laki yang menghamili gadis remaja tersebut harus mengawininya, dan setelah perkawinan mereka selesailah kemelut tersebut tanpa dibesar-besarkan lagi permasalahannya.[3]

Sedangkan yang dimaksud dengan “Kawin Hamil” disini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.[4]

Secara umum, pandangan pakar fikih mengenai perkawinan wanita hamil karena z1na dapat dibedakan menjadi dua: ulama yang mengharamkan perkawinan wanita hamil karena z1na dan ulama yang membolehkan perkawinan hamil karena z1na.[5] Akan tetapi, secara lebih rinci, pendapat mereka dapat dikelompokkan menjadi enam:

a. Menurut pendapat Abu Hanifah berdasarkan riwayat dari Hasan dikabarkan bahwa beliau membolehkan perkawinan wanita hamil z1na, tetapi tidak boleh tidur dengan suaminya sebelum anak yang dikandungnya lahir, karena tidak adanya ketentuan syara’ secara tekstual yang melarang perkawinan wanita hamil karena z1na.[6]

b. Abu Yusuf dan Zukar berpendapat bahwa perkawinan wanita hamil karena z1na tidak boleh seperti ketidak-bolehan perkawinan wanita hamil selain z1na (seperti ditinggal wafat oleh suami dalam keadaan hamil), karena tidak memungkinkan tidur bersama, maka tidak boleh melaksanakan perkawinan.[7]

c. Ulama Malikiyah tidak membolehkan perkawinan wanita hamil z1na secara mutlak sebelum yang bersangkutan benar-benar terbebas dari hamil (istibra’) yang dibuktikan dengan tiga kali haidh selama tiga bulan. Apabila perempuan tersebut nikah sebelum istibra’, pernikahan tersebut fasid (batal dengan sendirinya), karena khawatir bercampurnya keturunan di dalam rahim dan Nabi Saw. Melarang kita menyirami tanaman orang lain.[8]

d. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa wanita hamil z1na boleh dinikahkan, karena kehamilannya tidak dapat dinasabkan kepada seseorang (kecuali kepada ibunya), adanya kehamilan dipandang sama dengan tidak adanya kehamilan. Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa wanita yang hamil karena z1na tidak diwajibkan melaksanakan iddah (waktu tunggu), alasannya adalah karena wanita hamil z1na tidak termasuk yang dilarang kawin,[9] sebagaimana terdapat dalam surat an-Nisa ayat 21:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.[10]

e. Ulama Hanabilah menentukan dua syarat mengenai kebolehan menikahi wanita yang hamil karena z1na. Menurut Ulama Hanabilah, seorang laki-laki yang mengetahui seseorang wanita telah berz1na, tidak halal menikahi wanita tersebut kecuali dengan dua syarat:

1) Telah habis masa tunggunya, waktu tunggu bagi wanita hamil z1na adalah sampai anak yang ada dalam kandungannya lahir, sebelum anak yang ada dalam kandungan lahir, wanita yang hamil karena z1na haram menikah karena Nabi Saw. Melarang kita menyirami hasil tanaman orang lain.

2) Wanita yang hamil z1na telah bertaubat (menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya). Sebelum bertaubat, wanita hamil karena z1na haram dinikahi oleh seorang yang beriman,[11] sebagaimana terdapat pada surat An-Nur ayat 3:

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.[12]

Dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa orang yang sudah bertaubat dari perbuatan dosa laksana orang yang tidak mempunyai dosa.

f. Ibn Hazm berpendapat bahwa wanita hamil karena z1na boleh dikawin atau dinikahkan walaupun belum melahirkan anaknya. Ibnu Hazm menjelaskan bahwa wanita hamil yang tidak boleh dikawinkan adalah wanita hamil yang dicerai atau ditinggal wafat oleh suaminya. Wanita hamil selain dari hasil hubungan yang sah, boleh dikawinkan karena yang bersangkutan tidak berada dalam ikatan perkawinan dan tidak berada dalam waktu tunggu.[13]

Dan karena kebetulan diantara beberapa mazhab fiqih di Indonesia ini yang paling berpengaruh adalah Mazhab Syafi’I yang membolehkan pernikahan gadis hamil, maka ketentuan hukum adat itu pun menjadi diperkuat oleh ketentuan fiqih Mazhab Syafi’I itu. Menurut ajaran Mazhab Syafi’I perempuan hamil yang tidak pernah bersuami, dihukumkan hamilnya itu bukan hamil iddah. Hamil iddah hanyalah hamilnya seorang janda yang suaminya mati setelah dia hamil atau ketika dia ditalak oleh suaminya ternyata dia telah hamil. Hal itu sesuai dengan maksud ayat Al-Qur’an sebagaimana terdapat pada surat At-Thalaqayat4:

Dan perempuan-perempuan yang mengandung itu iddah mereka ialah hingga mereka melahirkan kandungan mereka”.[14]

Adapun gadis hamil karena dia tidak pernah menikah, maka mereka tidak mempunyai masa iddah, setiap saat dia bisa dinikahi laki-laki yang melamarnya. Pendapat Mazhab Syafi’I itu disetujui oleh dua mazhab lainnya yaitu Hanafi dan Maliki dengan sedikit perbedaan syaratnya. Menurut Syafi’I semua laki-laki boleh menikahi gadis hamil itu, dan setelah nikah boleh menggaulinya walaupun laki-laki itu bukan yang menghamilinya.[15]

Para Ulama mazhab Syafi’I tetap membenarkan (meskipun memakruhkan atau tidak menyukai) pernikahan dengan perempuan yang sedang hamil karena z1na (yakni sebelum melahirkan anaknya) mengingat bahwa perz1naan menurut mereka, sebagaimana telah disebutkan di atas adalah perbuatan di luar hukum dan tidak memiliki “kehormatan” sedikit pun (baik tentang adanya kehamilan tersebut ataupun tentang anak yang akan lahir sebagai akibatnya), karena itu, tidak ada hambatan untuk menikahi perempuan seperti itu.[16]

Suatu Majlis Ulama Daerah pernah mengeluarkan fatwa resmi yang mengumandangkan pendapat Mazhab Hambali ini. Tentu saja hal ini segera mengundang reaksi yang besar, baik dari banyak ulama atau reaksi dari Majlis Ulama Indonesia Pusat sendiri secara resmi untuk memantapkan kepastian hukum (rechtzekerheid) di Indonesia. 

Dalam pers Indonesia hal itu ramai dibicarakan, hingga satu hal terjadi secara kebetulan (yakni wafatnya secara mendadak Ketua Majlis Ulama Daerah tersebut) lalu masalah itu dianggap selesai. Artinya fatwa tersebut dianggap batal secara hukum, dan seluruh aparatur pemerintah Departemen agama (pengadilan Agama) khususnya kembali pada kitab rujukan dari fiqih Mazhab Syafi’I sebagaimana biasa.[17]




[1] Depag,Al-Qur’an dan Terjemahannya, 343.
[2]YahyaAbdurrahmanal-Khatib,Fikih Wanita Hamil (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 85-87.
[3]HasbullahBakri,Pedoman Islam di Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), 201.
[4] Abd.RahmanGhazaly,Fiqh Munakahat,124.
[5]Jaih Mubarok, Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 105-107.
[6] Wahbahal-Zahaili,al-fiqh al-Islami wa adillah,6649.
[7] Ibid.
[8] Ibid.,6650.
[9] Ibid.
[10] Depag,Al-Qur’an dan Terjemahannya, 82.
[11] Wahbahal-Zahaili,al-fiqh al-Islami wa adillah,6649
[12] Depag,Al-Qur’an dan Terjemahannya,351.
[13] IbnHazm,al-Muhalla(Beirut:Daral-Jayl,2003),474-478.
[14] Depag,Al-Qur’an dan Terjemahannya, 559.
[15] HasbullahBakri,201-202.
[16] MuhammadBagir,Fiqih Praktis II(Bandung:Karisma,2008),26.
[17] HasbullahBakri,201-202.

1 comment

Wajib Kunjung

Google+

Pengunjung

Twitter