Seputar Fiqih

Seputar Tasawuf

Seputar Islam

HACKER DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM

Hacker yang dalam bahasa Indonesia-nya disebut peretas adalah orang yang mempelajari, menganalisa dan selanjutnya bila menginginkan, bisa membuat,  memodifikasi atau bahkan mengeksploitasi sistem yang terdapat di sebuah perangkat, seperti perangkat lunak komputer dan perangkat keras komputer seperti programer, administrasi dan hal-hal lainnya terutama keamanan.
Hacker adalah sekumpulan atau beberapa kelompok yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sharing informasi bebas tanpa batas.  Hacker adalah sesorang yang tertarik untuk mengetahui secara mendalam mengenai kerja suatu sistem, komputer atau jaringan komputer. Mereka terdiri dari para programmer yang ahli jaringan. Mereka juga lah yang berjasa membangun internet lewat pengembangan sistem operasi UNIX.
Hacker memiliki konotasi negatif karena kesalah-pahaman masyarakat akan berbeda istilah tentang hacker dan cracker. Banyak yang memahami hacker-lah yang mengakibatkan kerugian pihak tertentu seperti mengubah tampilan suatu situs web (defacing), menyisipkan kode-kode virus, dsb. Padahal, mereka adalah cracker.
Cracker-lah yang menggunakan celah-celah keamanan yang belum diperbaiki oleh pembuat perangkat lunak untuk menyusup atau merusak suatu sistem. Atas alasan ini biasanya para hacker dibagi menjadi 2 golongan, yaitu:
1.       Whaite Hat Hackers.
2.       Black Hat Hackers.

Melakukan tindak pidana hacker dalam hukum positif merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 (ITE).  Sedangkan bila ditinjau dari hukum pidana Islam, hacking merupakan suatu jinayah atau jarimah karena menimbulkan keresahan dalam masyarakat terkait dengan kemaslahatan masyarakat, dan juga melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Jarimah ini masuk dalam jarimah ta’zir karena tidak diatur secara khusus dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah.
Berbeda dengan jarimah hudud, qishash dan diyat, pada jarimah ta’zir asas legalitas tidak diterapkan begitu teliti dan ketat. Hal ini didasarkan bahwa pada jarimah ta’zir hakim memilih kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu jarimah dan hukumannya sesuai dengan ketentuan kemaslahatan. Pada jarimah ta’zir ini, al-Qur’an dan al-Hadist tidak menetapkan secara terperinci baik bentuk jarimah maupun hukumannya. Oleh karena itu, hakim boleh memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang belum ada aturannya (jarimah ta’zir) jika tuntutan kemaslahatan menghendakinya. Dari sini muncul kaidah:
التَّعْزِيْرُ يَدُورُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ
Hukum Ta’zir berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.[1]
Dinamisasi hukum pidana Islam dalam menjawab bentuk-bentuk kejahatan baru yang belum ada aturannya sehingga setiap bentuk kejahatan baru yang dianggap telah merusak ketenangan dan ketertiban umum dapat dituntut dan dihukum. Suatu konsep yang kemudian diikuti oleh hukum positif karena berpegang pada asas legalitas secara kaku menyebabkan kurangnya perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.
Banyak kejahatan-kejahatan baru yang tidak diatur dalam undang-undang tidak dapat dipidana padahal telah mengganggu ketertiban masyarakat. Hal ini terlihat (sebagai contoh) pada perundang-undangan Perancis, Jerman dan Rusia dalam memegang asas legalitas. Pada awalnya, hukum positif negara-negara tersebut memegang secara teliti asas legalitas. Hakim hanya menjalankan undang-undang. Ia tidak bisa melebihi dan mengurangi bentuk dan hukuman yang telah tercantum dalam undang-undang. Sementara banyak bentuk kejahatan-kejahatan baru yang belum diatur oleh undang-undang tidak dapat dipidana padahal telah mengorbankan kepentingan masyarakat.
Jarimah ta’zir, secara etimologis berarti menolak atau mencegah.  Sementara pengertian terminologis ta’zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara’ dan menjadi kekuasaan penguasa atau hakim.[2] Pengertian ta’zir secara terminologis, yang dikehendaki dalam konteks fiqih jinayah adalah seperti yang dikemukakan dibawah ini:
التَّعْوِيْرُ هُوَ الْعُقُوبَاتُ الَّتِي لَمْ يَرُدَّ مِنَ الشَّرْعِ بِبَيَانِ مِقْدَارِهاَ وَ تَرْكِ تَقْدِيْرِهاَ لِوَلِيِّ الأَمْرِ
Tazir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan oleh syara’ dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau hakim.
  Dalam hukum Islam, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, dan unsur-unsur tersebut harus terdapat pada perbuatan untuk dapat digolongkan sebagai “jarimah”. Sedangkan dasar dari larangan dan hukuman terhadap perbuatan itu adalah untuk memelihara kepentingan masyarakat itu sendiri sehingga terciptalah kemaslahatan umat.
Dari rumusan tersebut, hacking dapat dikatakan sebagai salah satu kejahatan apabila telah memenuhi unsur:
1.       Unsur umum
a.     Rukun syar’i atau unsur formil.
b.    Rukun  maddi  atau unsur  material.
c.     Rukun  adabi atau  unsur  formil.
2.       Unsur khusus
Adanya perbuatan memasuki suatu sistem tanpa izin dari pemiliknya.
  Dengan demikian, hacking dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana yang merupakan salah satu kejahatan karena telah memenuhi unsur-unsur jarimah, baik unsur umum maupun unsur khusus. Disamping itu, kejahatan hacking dapat dikenai hukuman ta’zir karena kejahatan ini sanksinya tidak ditentukan oleh al-Qur’an dan hadist melainkan perbuatan yang sanksinya ditentukan oleh ulil amri dengan prinsip, nilai-nilai dan tujuan syariat Islam, yaitu terciptanya kemaslahatan umat. Untuk itu, kejahatan hacking dapat dijatuhi hukuman ta’zir.
Ta’zir berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran kepada pelaku kejahatan sehingga hukuman tersebut dapat menghalanginya untuk tidak kembali pada jarimah yang pernah dilakukannya, atau dengan kata lain membuatnya jera. Mengenai batas minimal dan maksimal hukuman ta’zir, maka tidak terdapat ketentuan didalam al-Qur’an dan hadis hukuman ta’zir tersebut semuanya diserahkan kepada ulil amri, khususnya hakim.
Seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku kejahatan yang dikenai hukuman ta’zir berdasarkan pada ijtihad yang dapat memberikan pengaruh preventif (memberikan dampak positif bagi orang lain sehingga tidak melakukan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku), represif (memberikan dampak positif bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan dikenai hukuman ta’zir), kuratif (mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku pelaku di kemudian hari), dan edukatif (mampu menumbuhkan hasrat pelaku untuk mengubah pola hidupnya, bukan takut kepada hukuman melainkan kepada  Allah).
Demikian pula terhadap kejahatan hacking dapat dikenai hukuman ta’zir, dalam menentukan hukumannya juga ditentukan oleh hakim melalui ijtihad-nya.  Hal ini dikarenakan ijtihad merupakan suatu alasan yang mendukung pengembangan materi-materi hukum Islam untuk menanggulani kasus-kasus atau perkara-perkara baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, sekaligus sebagai faktor yang penting dalam pengembangan hukum Islam sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan kenyataan sejarah yang selalu berubah.




[1] Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal,  Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas  Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 48 -49.
[2] Rahmad Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 140-141.

2 comments

  1. Bagus sekali blognya.. saya suka pembahasan-pembahasannya di sini. Salam..

    ReplyDelete

Wajib Kunjung

Google+

Pengunjung

Twitter