PANDANGAN AHLI HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA



Status harta bersama sering kali menjadi masalah ketika terjadi putusnya perkawinan demikian pula dalam hal pembatalan  perkawinan  salah satu  akibat dari  batalnya  suatu  perkawinan  adalah  dalam  hal  harta bersama.  Namun  hal  ini tidak dijelaskan secara terperinci dalam peraturan-peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku sehingga penulis merasa perlu  dalam hal ini untuk menggali pendapat-pendapat beberapa para ahli hukum  sehingga dari pendapat-pendapat tersebut dapat penulis peroleh pemecahan terhadap masalah status harta bersama dalam perkawinan, pendapat-pendapat tersebut penulis peroleh melalui wawancara dengan para dosen hukum di fakultas syari’ah dan para advokad yang tergabung dalam lembaga hukum LPKBHI, sebagai berikut :

1.  Dosen Hukum di Fakultas Syari’ah IAIN Wali Songo Semarang

a.  Achmad Arif Budiman, M.Ag.

Dalam hal ini beliau berpendapat bahwa, Pembatalan perkawinan ada dua di dalam hukum positif  yatiu, Pertama, perkawinan  yang bisa batal demi hukum dan yang kedua perkawinan yang dapat dibatalkan. Perkawinan yang batal  demi  hukum  itu  perkawinan  yang  melanggar larangan-larangan perkawinan, misalnya saja sudah ada larangan kedua mempelai menikah karena ada hubungan rodo’ah, dan ketahuan peraturan larangan itu dilanggar maka perkawinan ini dengan sendirinya bisa batal demi hukum, dan juga seperti halnya perkawinan beda agama maka dengan sendirinya  perkawinan itu bisa dibatalkan  karena melanggar larangan hukum tersebut. 

Yang kedua perkawinan yang dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan yang dilaksanakan karena, wali nikah yang tidak sah, tidak dihadiri dua saksi atau perkawinan yang dilakukan tidak didepan pejabat yang berwenang.

 Jadi  perkawinan  itu  bisa  dibatalkan  apabila  ada  pihak-pihak yang  mengajukan  tuntutan  pembatalan  terhadap  perkawinan  itu.  maka apabila sepanjang tidak ada pihak-pihak yang mengajukan tuntutan pembatalan perkawinan tersebut, perkawinannya bisa berlangsung terus atau perkawinannya tidak batal. Dan apabila kemudian yang bersangkutan mempunyai anak maka dengan sendirinya gugatan tersebut akan gugur  karena  lebih mengedepankan aspek hukum demi kemaslahatan pada diri anak tersebut daripada aspek hukum pembatalan perkawinan itu sendiri.

Harta bersama di dalam undang-undang perkawinan sudah didefinisikan bahwasannya harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama  perkawinan  menjadi harta bersama. Status harta bersama menjadi kewenangan kedua belah pihak antara suami dan isteri.

Apabila terjadi putus perkawinan karena hal apapun  maka  kedua  belah pihak tetap memperoleh hak terhadap harta bersama yang didapat selama dalam perkawinan, karena harta bersama di dalam perkawinan itu di asumsikan  bahwa, antara suami isteri  jika hidup bersama mempunyai  hak dan kewajiban terhadap harta bersama tanpa melihat siapa yang bekerja dalam kehidupan rumah tangga tersebut.

 Jadi disini apabila perkawinan  itu  putus  dengan  sebab  apapun seperti yang sudah diatur di dalam undang-undang perkawinan pasal 38 yaitu perkawinan yang putus karena perceraian, kematian  dan  karena putusan pengadilan, harta bersama menjadi salah satu akibat hukum dari perkawinan yang putus karena tiga hal di atas. Dalam hal ini pembatalan perkawinan merupakan perkawinan yang putus karena keputusan pengadilan. Dengan begitu dalam hal pembatalan  perkawinan tetap harus mengcover masalah harta bersama, dan  status harta bersama sebagai akibat dari pembatalan perkawinan, harta bersama itu tetap ada sebagai akibat hukum dari perkawinan yang dibatalkan.
Akibat hukum pembatalan perkawinan di atur dalam undang-undang perkawinan pasal 28, dan dalam pasal tersebut belum mengatur secara eksplisit tentang harta bersama. Maka apabila terjadi perselisihan antara suami isteri terhadap harta bersama, sudah menjadi tugas hakim dalam menyelesaikan permasalahan harta bersama tersebut yaitu, dengan melakukan ijtihad hakim untuk  menggali  keadilan  dalam  hal pembagian harta  bersama  untuk dibagi  secara adil kepada kedua belah pihak yaitu terhadap suami dan isteri tersebut.[1]

b.  Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D

Dalam interview yang penulis lakukan dengan bapak Abu Hapsin dijelaskan bahwa, apabila  perkawinan terjadi  sedangkan  syarat-syarat perkawinan yang  sudah di tentukan dalam hukum positif maupun hukum Islam tidak terpenuhi maka perkawinannya harus  dibatalkan.

Sedangkan status harta bersama dalam pembatalan perkawinan tetap ada karena harta bersama menjadi harta gono-gini yang  diperoleh  bersama selama  dalam perkawinan kecuali harta yang dibawa sendiri tidak menjadi harta bersama. Jadi status harta bersama itu tetap menjadi harta gono gini dan menjadi hak kedua belah  pihak  meskipun  yang bekerja hanya satu orang saja dalam perkawinan  tersebut.  Dalam penyelesaian harta bersama sebagai akibat  hukum dari pembatalan perkawinan, penyelesaiannya sama dengan status harta bersama sebagai akibat putusnya perkawinan karena kematian, perceraian dan karena keputusan pengadilan.[2]

c.  Novita Dewi M, SH, M. Hum

Pembatalan perkawinan menurut bu Novita yaitu batalnya perkawinan  yang  terjadi karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Pembatalan perkawinan implikasinya sangat panjang khususnya bagi keluarga yang bersangkutan. Karena dampak yang begitu banyak dari akibat hukum pembatalan perkawinan itu  sendiri maka hakim harus benar-benar bisa membuktikan alasan-alasan mengapa sebuah perkawinan itu dibatalkan. Di sini salah satu  dampak atau akibat hukum dari pembatalan perkawinan adalah masalah  status harta bersama.

Dalam undang-undang  perkawinan pasal 28 ayat 2 salah satu akibat hukum dari pembatalan  perkawinan  adalah  harta  bersama  itu dianggap ada karena  harta  bersama  itu  tidak di berlakukan  surut  yang didasarkan atas iktikad  baik,  jadi  harta bersama  tetap  menjadi  hak suami,  isteri  dan  anak. Maka apabila sebuah perkawinan benar-benar dibatalkan, semua bentuk akibat hukum dari pembatalan  perkawinan harus diselesaikan  dengan  iktikad baik. Dengan iktikad baik itu dalam hal pembagian harta bersama dibagi sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Dan dalam pembagian harta bersama tersebut merupakan kewenangan hakim, karena hakim harus berani membuat hukum dan berijtihad untuk menyelesaikan harta bersama tersebut.

Alternatif  lain  untuk  menyelesaikan  pembagian  harta  bersama menurut beliau, harta bersama bisa diselesaikan melalui hibah.  Karena dengan batalnya suatu perkawinan dianggap perkawinan itu tidak pernah terjadi dan di situ banyak yang di rugikan, maka harta bersama tersebut harus diselesaikan dengan baik dan seadil-adilnya terhadap kedua belah pihak.[3]

d.  Nur Hidayati Setiyani, SH., MH

Secara garis besar bu Nur Hidayati, menjelaskan mengenai penyelesaian terhadap harta bersama sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan yaitu, diselesaikan dengan kembali pada hukum masing-masing. Maksudnya hukum yang digunakan ketika  perkawinan itu berlangsung, jadi misalkan saja perkawinannya menggunakan hukum BW karena non muslim maka penyelesaian harta bersama sesuai dengan aturan harta bersama dalam BW tersebut, kemudian jika perkawinannya sesuai dengan hukum adat maka  penyelesaiannya  dengan  hukum  adat, begitu juga jika  perkawinannya  dilangsungkan dengan hukum Islam maka penyelesaian harta bersamanya dengan hukum Islam.

 Jadi  status  harta  bersama  itu  ada  tidaknya  mengikuti  sesuai dengan hukum yang digunakan ketika  perkawinan  itu dilangsungkan, dalam  undang-undang perkawinan pasal 28 harta bersama tersebut diberlakukan surut karena ada perkawinan  terdahulu. Jika ada harta bersama yang timbul sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena tidak adanya perkawinan terdahulu, penyelesaiannya disesuaikan dengan peraturan yang mengatur harta bersama tersebut. Misalkan saja orang Islam maka penyelesaiannya menggunakan hukum Islam, dan jika hukum Islam tidak ada pengaturan tentang harta bersama, maka bisa saja penyelesaian  harta  bersama  bisa  melalui  hibah antara  suami  isteri tersebut.

Apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan menggunakan hukum privat dan perkawinan tersebut dibatalkan, maka penyelesaian harta bersama sebagai  akibat  hukum  pembatalan  perkawinan yaitu diselesaikan dengan membagi dua harta bersama tersebut antara  suami dan isteri dengan adil.[4]

2.  Advokad LPKBHI IAIN Walisongo Semarang

 a.  Drs. Taufik, MH.

Menurut pak Taufik,  pembatalan perkawinan  yang sudah diatur dalam undang-undang sangat jelas pada undang-undang perkawinan, bahwa manakala dijumpai dalam perkawinan itu ada hal-hal yang secara normatif  bertentangan dengan hukum maka bisa dibatalkan. Contoh seorang suami menikah dan diketahui isterinya masih ada ikatan darah, dan jika  diketahui  hal  itu  maka  perkawinan tersebut harus dibatalkan, dan masih banyak contoh-contoh lainnya.

Dan berkenaan dengan pengajuan permohonan pembatalan perkawinan adalah pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkawinan tersebut dan pengadilan memfasilitasi dalam proses penyelesaian permasalahan itu.

Dari sebuah pembatalan perkawinan menimbulkan beberapa akibat hukum  yang  sudah  ada  ketentuannya  dalam undang-undang perkawinan. Salah satu akibatnya adalah masalah status harta  bersama.

Harta bersama merupakan harta yang muncul selama masa perkawinan itu berlangsung. Dan apabila diketahui di tengah-tengah perkawinan ada pembatalan, beliau berpendapat bahwa harta bersama tetap kembali pada hakikatnya yakni harta bersama  merupakan  harta  yang  didapati selama masa perkawinan tidak memandang siapa yang menghasilkannya. Dan dalam pembagian dibagi dua dan itu berlaku pada masa perkawinan, karena perkawinan itu selama tidak diketahui unsur-unsur yang membatalkan perkawinan itu tetap menjadi perkawinan  yang sah, dan tidak masuk dalam kategori zina karena ijab qabulnyapun sah.

Ketika ada pembatalan perkawinan, hukum berlaku surut maksudnya perkawinan itu dibatalkan sejak perkawinan itu berlangsung. Dan akibat-akibat  hukum dari pembatalan perkawinan itu tetap sah maksudnya disini tidak diberlakukan surut. Harta bersama itu dianggap menjadi hak milik kedua belah pihak.

Jadi status harta bersama sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan sama dengan status harta bersama sebagai akibat putusnya perkawinan  karena  hal apapun yakni  diselesaikan  sesuai  peraturan undang-undang yaitu dibagi dua.[5]

b.  Drs. H. Eman  Sulaeman, MH

Dalam interview yang penulis lakukan dengan pak Eman Sulaeman, dijelaskan bahwa  pembatalan perkawinan yang  ada dalam undang-undang ada yang batal demi hukum dan ada yang bisa dibatalkan, kalau batal secara hukum dalam bahasa agama Islam disebut dengan fasid. Sedangkan yang bisa dibatalkan karena ada  pelanggaran peraturan perundang-undangan. Jadi kalau tidak dibatalkan  secara hukum bisa batal demi hukum dan nikahnya fasid.

Dalam  KHI  juga  ada  pengaturan  pembatalan perkawinan  yakni, dalam  pasal 70 perkawinan yang dibatalkan karena ada pelarangan-pelarangan perkawinan yang di langgar maka  perkawinannya harus dibatalkan dan itu merupakan perkawinan yang batal  demi  hukum.

Perkawinan yang bisa dibatalkan artinya nikahnya tidak fasid namun karena melanggar peraturan perundang-undangan,  dan  ada  pihak-pihak lain yang mengajukan pembatalan perkawinan tersebut. Misalnya saja poligami liar, perkawinan yang dilaksanakan dengan perempuan yang masih dalam masa iddah, dan kesalahan-kesalahan  kecil  lainnya  bisa dibatalkan.

Perkawinan yang dibatalkan itu perkawinan yang berlaku sejak dibatalkan, jadi semua yang berlangsung selama perkawinan sebelum dibatalkan akibat hukumnya tetap sah. Maka jika ada harta bersama dalam pembatalan perkawinan tersebut dihitung dari sejak perkawinan itu dimulai sampai perkawinan tersebut dibatalkan. Sistem hukum di Indonesia tidak ada yang batal dengan sendirinya harus melalui  proses pengadilan dalam pengajuan pembatalan perkawinan.

Harta bersama sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan itu tetap  ada, karena perkawinannya batal sejak dibatalkan, dan harta bersama tersebut tidak berlaku surut. Sedangkan harta bersama yang  berlaku  surut  itu  harta  bersama karena ada perkawinan lain yang lebih dulu, maka akibat hukum perkawinan tersebut harta  bersamanya tidak ada, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat 2 undang-undang perkawinan. Jadi selain alasan karena ada perkawinan terdahulu poligami yang tidak sah atau poligami liar maka status harta bersama sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan tetap ada.

Penyelesaian harta bersama karena akibat hukum perkawinan yang dibatalkan, penyelesaiannya sama dengan perkawinan yang putus karena alasan-alasan perkawinan lainnya seperti perceraian dan lainnya yaitu dengan cara dibagi dua, dengan tidak melihat siapa  yang mencari dan tidak melihat nama yang mencari  harta dalam rumah  tangga tersebut.[6]




[1] Hasil  wawancara  dengan  Arif Budiman, selaku Dosen Hukum Fakultas Syari’ah  IAIN Walisongo Semarang, Tanggal 03 Mei 2011, Pukul 14:24 WIB.
[2] Hasil wawancara  dengan  Abu  Hapsin, selaku Dosen Hukum Fakultas Syari’ah  IAIN Walisongo Semarang, Tanggal 03 Mei 2011, Pukul 09:08 WIB.
[3] Hasil  wawancara  dengan  Novita  Dewi, selaku Dosen Hukum Fakultas Syari’ah  IAIN Walisongo Semarang, Tanggal 03 Mei 2011, Pukul 09:30 WIB.
[4] Hasil  wawancara  dengan  Nur  Hidayati  Setiyani, selaku Dosen Hukum Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, Tanggal 03 Mei 2011, Pukul 10:19 WIB.
[5] Hasil  wawancara  dengan  Taufiq,  selaku  Advokad  LPKBHI  IAIN  Walisongo  Semarang, Tanggal 05 Mei 2011, Pukul 13:30 WIB.
[6] Hasil  wawancara  dengan  Eman  Sulaeman,  selaku  Advokad  LPKBHI  IAIN  Walisongo Semarang, Tanggal 05 Mei 2011, Pukul 11:00 WIB.

No comments:

Post a Comment