URUTAN WALI NIKAH

Menurut ulama Syafi‟iyah, orang yang harus didahulukan untuk menjadi wali nikah adalah ayah dari perempuan yang bersangkutan. Kalau ayahnya telah meninggal dunia atau disebabkan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan syari’at semisal; hilang ingatan, pikun, pergi tidak diketahui rimbanya dan sebagainya, maka yang berhak  menjadi wali adalah kakek (ayah dari ayah), kalau kakeknya tidak  ada,  maka yang berhak menjadi wali adalah buyutnya (ayah dari kakek),  demikian seterusnya sampai ke atas. 

Kalau yang disebutkan di atas tidak ada, maka yang berhak menjadi wali adalah saudara laki-laki yang sekandung (seayah seibu).  Kalau saudara laki-laki yang dimaksud tidak ada, maka walinya  adalah  saudara laki-laki yang seayah. Kalau wali yang disebut di atas tidak ada, maka yang berhak menjadi wali adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung. Kalau masih tidak ada juga, maka yang berhak menjadi wali adalah anak dari saudara laki-laki yang seayah, demikian seterusnya sampai ke bawah. 

Kalau wali yang di atas tidak ada, maka yang berhak menjadi wali adalah paman (saudara ayah yang sekandung). Kemudian yang berhak menjadi wali setelah urutan di atas adalah paman yang bersaudara dengan ayah yang seayah. Urutan berikutnya kalau masih tidak ada walinya adalah sepupu (anak laki-laki dari paman yang bersaudara dengan ayahnya sekandung. Sedangkan urutan berikutnya, yang berhak menjadi wali adalah saudara sepupu (anak laki-laki dari paman yang bersaudara dengan ayah yang seayah). Dan begitulah seterusnya sampai ke bawah.[1]

Apabila diuraikan secara rinci, wali nikah menurut ulama Syafi’iyah sebagai berikut:

a. Ayah kandung

b. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki;

c. Saudara laki-laki sekandung;

d. Saudara laki-laki seayah;

e. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung;

f. Anak laki-laki saudara laki-laki yang seayah;

g. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung;

h. Anak laki-laki dari anak laki-laki seayah;

i. Saudara laki-laki ayah kandung;

j. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah);

k. Anak laki-laki paman sekandung;

l. Anak laki-laki paman seayah

m. Saudara laki-laki kakek sekandung;

n. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung;

o. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.[2]

Sedangkan menurut ulama Malikiyah urutan wali nikah adalah:

a. Ayah (al-Ab)

b. Al-Washi yaitu orang yang menerima wasiat dari ayah (al-Ab) untuk menjadi wali nikah.

c. Anak laki-laki, meskipun itu hasil dari hubungan perzinaan.

d. Cucu laki-laki.

e. Saudara laki-laki yang sekandung.

f. Saudara laki-laki yang seayah;

g. Anak laki-laki dari saudara yang sekandung;

h. Anak laki-laki dari saudara yang seayah;

i. Kakek yang seayah;

j. Paman yang sekandung dengan ayah;

k. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah;

l. Anak laki-laki dari paman yang seayah dengan ayah;

m. Ayah dari kakek.[3]

Adapun urutan wali dalam mazhab Hanabilah sebagai berikut; 

a. Bapak (al-Ab)

b. Washi dari bapak setelah meninggalnya

c. Hakim ketika dalam keadaan tertentu

Ketiga wali inilah yang dijadikan sebagai wali mujbir, menurut Imam Hambali. Sedangkan wali aqrāb dari nasab menurut Imam Hambali adalah sebagaimana dalam hal waris antara lain:

a. Bapak

b. Kakek (ayah bapak) sampai derajat ke atas

c. Anak laki-laki

d. Cucu laki-laki dari anak laiki-laki sampai derajat ke bawah

e. Paman (saudara laki-laki bapak sekandung)

f. Paman (saudara laki-laki dari ayah yang seayah)

g. Saudara sepupu (anak laki-laki saudara laki-laki ayah sekandung)

h. Saudara sepupu (anak laki-laki saudara laki-laki yang seayah) ke bawah

i. Paman-pamannya kakek

j. Anak-anak pamannya kakek

Ulama Hanafiyah berpandangan bahwa status wali hanyalah syarat perkawinan, bukan rukun perkawinan. Oleh karena itu mereka meringkas rukun nikah hanya terdiri atas ijāb dan qabūl. Rasionalitas tentang wali didasarkan bahwa akad nikah sama dengan akad jual beli. Status wali hanya berlaku pada orang yang masih kecil (belum dewasa), baik laki-laki maupun perempuan, dan orang gila perempuan atau  laki-laki meskipun dewasa.[4] Meskipun status wali menurut ulama Hanafiyah seperti  itu, tetapi ulama Hanafiyah memliki urutan perwalian sebagai berikut:

a. Anak laki-laki, cucu laki-laki seterusnya sampai ke bawah

b. Ayah, kakek (ayah dari ayah) dan seterusnya sampai ke atas

c. Saudara laki-laki yang sekandung

d. Saudara laki-laki yang seayah

e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung;

f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah;

g. Paman yang bersaudara dengan ayah yang sekandung;

h. Paman yang bersaudara dengan ayah yang seayah;

i. Saudara sepupu atau anak laki-laki dari paman yang bersaudara dengan ayah yang sekandung

j. Saudara sepupu atau anak laki-laki dari paman yang bersaudara dengan ayah yang seayah, dan seterusnya sampai ke bawah.

Jumhur ulama mempersyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali.

Pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali nasab yang qarīb. Bila wali qarīb tersebut tidak memenuhi syarat balīgh, berakal, Islam, merdeka, berpikiran baik dan adil, maka perwalian berpindah kepada wali ab’ad menurut urutan tersebut di atas. Bila wali qarīb sedang dalam ihram haji atau umrah, maka kewalian tidak pindah kepada  wali  ab’ad, tetapi pindah kepada wali hakim secara kewalian umum. 

Demikian pula hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan wali nasab tidak ada, atau wali qarīb dalam keadaan ‘adhal atau enggan mengawinkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Begitu pula akad perkawinan dilakukan oleh wali hakim bila wali qarīb sedang berada di tempat lain yang jaraknya mencapai dua marhalah (sekitar 60 km). Demikian adalah menurut pendapat jumhur ulama.[5]

---

[1] Muhammad  Asmawi,  Nikah  Dalam  Perbincangan  dan  Perbedaan,  Yogyakarta: Darussalam, 2004, hlm. 69

[2] Muhammad Syarbini, Al-Iqna’ fī hilli al Alfād Abī Sujā’, Bandung: Daar al-Ikhya‟ al-Kutubiyyah al-Alamiyyah, t.th., Juz II, hlm.246.

[3] Abu Bakar bin Hasan al-Kusnawi, Ashal al-Madārik, Jilid 1, Beirut: Daar al-Fikr, 1996, hlm. 366.

[4] Dedi Supriyadi, Fiqih  Munakahah  Perbandingan,  Dari  Tekstualitas  sampai  Legislasi, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011, Cet ke-I,  hlm. 33.

[5] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahah dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Prenata Media, Cet ke-II, hlm. 78.